sikap pemerintah dalam usaha pengembangan keanekaragaman ekonomi indonesia yaitu

Dalampenggunaan anggaran pemerintah, ada tiga prinsip utama yang menjadi peran pemerintah dalam perekonomian yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Dengan melakukan ketiga fungsi tersebut, peran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian. Berikut ini akan di jelaskan tiga peran pemerintah dalam perekonomian: 1605/2020 Mulyono Sri Hutomo- 33.049 views. 6 Cara Menjalin Keberagaman Antara Masyarakat Indonesia. indomaritim.id, Jakarta - Sebagai negara majemuk, keberagaman antar masyarakat di Indonesia dapat menjadi kekuatan bangsa. Bukan sebagai kelemahan, justru masyarakat Indonesia memiliki sifat majemuk yang memang sangat mencintai keberagaman ini. Keanekaragamanbudaya bangsa indonesia merupakan peluang pemersatu bangsa, di antaranya berbagai kelompok etnis dan suku yang di persatukan karena pengalaman bersama pada masa lalu dalam menghadapi para penjajah,merupakan kekuatan agar bangsa akan tetap bersatu. Keduasikap tersebutlah yang mendasari perkembangan dan pasang surut koperasi sampai saat ini.Pada dasarnya pemerintah, berupaya untuk menumbuh kembangkan koperasi menjadi alternatif gerakan kekuatan ekonomi rakyat.Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dipahami sikap dan kebijakan pemerintah mana yang paling cocok untuk diterapkan pada Koperasi Indonesiamerupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya hayati. Indonesia menjadi surga bagi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Apalagi sejak adanya The Convention on Biological Diversity (CBD) yaitu perjanjian internasional yang mencakup semua aspek keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem sampai sumber daya genetik sampai penggunaannya, Indonesia makin Starstruck Rencontre Avec Une Star En Streaming. The development of technology and industrialization in the economy today are two things that contradict the preservation of the world's environment. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia is one of the countries that supports the implementation of the concept of sustainable development, one of the steps being the concept of Blue Economy. As a maritime country, Indonesia has considerable biodiversity, so the Blue Economy concept is seen as more efficient. because it tries to offer solutions to the challenges of the world economy with a system that tends to be exploitative for patterns of management in the marine and fisheries sector that can currently be recognized as still not optimal. This article uses the concept of Blue Economy theory with descriptive qualitative research methods. The implementation of the concept of Blue Economy in community empowerment in coastal areas is carried out by revitalizing sustainable development by using the concept of aquaculture digitalization to support food independence and maritime security through the development of downstream fisheries products that are competitive and innovative to support Indonesia's sustainable national development. Abstrak Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan dunia. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia adalah salah negara yang mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep Blue Economy. Sebagai negara maritim maka Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, maka konsep Blue Economy dipandang lebih efisien. Karena mencoba menawarkan solusi untuk tantangan ekonomi dunia dengan sistem yang cenderung eksploitatif untuk pola manajemen sektor Kelautan dan perikanan yang saat ini dapat diakui masih belum optimal. Artikel ini menggunakan konsep teori Blue Economy dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi akuakultur untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan dibidang maritime melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunannasional Indonesia yang berkelanjutan. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Indonesian Journal of International Relations, Vol. 4, No. 1, pp. 25-43. © 2019 Indonesian Association for International Relations ISSN 2548-4109 electronic ISSN 2657-165Xprinted STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN aRendi Prayuda, bDian Venita Sary a,bInternational Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Islam Riau arendiprayuda bdianvntsry Abstract The development of technology and industrialization in the economy today are two things that contradict the preservation of the world's environment. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia is one of the countries that supports the implementation of the concept of sustainable development, one of the steps being the concept of Blue Economy. As a maritime country, Indonesia has considerable biodiversity, so the Blue Economy concept is seen as more efficient. because it tries to offer solutions to the challenges of the world economy with a system that tends to be exploitative for patterns of management in the marine and fisheries sector that can currently be recognized as still not optimal. This article uses the concept of Blue Economy theory with descriptive qualitative research methods. The implementation of the concept of Blue Economy in community empowerment in coastal areas is carried out by revitalizing sustainable development by using the concept of aquaculture digitalization to support food independence and maritime security through the development of downstream fisheries products that are competitive and innovative to support Indonesia's sustainable national development. Keywords Blue Economy, Empowerment, Society and coast area. Abstrak Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan dunia. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia adalah salah negara yang mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep Blue Economy. Sebagai negara maritim maka Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, maka konsep Blue Economy dipandang lebih efisien. Karena mencoba menawarkan solusi untuk tantangan ekonomi dunia dengan sistem yang cenderung eksploitatif untuk pola manajemen sektor Kelautan dan perikanan yang saat ini dapat diakui masih belum optimal. Artikel ini menggunakan konsep teori Blue Economy dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi akuakultur untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan dibidang maritime melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunannasional Indonesia yang berkelanjutan. Kata Kunci Blue Economy, Pemberdayaan, Masyarakat, dan Pesisir Indonesian Journal of International Relations Latar Belakang Artikel ini merupakan sebuah tulisan yang menganalisis tentang implementasi konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs Sustainable Development Goals di wilayah pesisir. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan yang menjadi kerja global. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu dikhawatirkan akan munculnya tantangan-tantangan global baru terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu yang tidak ada habisnya. Terlebih bahwa Indonesia dewasa ini sedang dihadap pada sebuah tantangan yang cukup berpotensi dan besar yakni terkait persaingan perdagangan bebas di level wilayah regional yang disebut pula ASEAN Economic Community AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Contohnya adalah 1 ketidakmampuan Indonesia untuk bersaing akibat kurangnya SDM yang berkualitas dibidang maritim. 2 Eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem alam. 3 Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga peningkatan ekonomi nasional menurun. 4 Ketidaksinkronan antara masyarakat dan pemerintah sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan. Berdasarkan hal itu maka mendasari konsep pembangunan berkelanjutan tesebut memberikan suatu arahan mengenai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang bersinergi dimana merupakan poin penting dari 3 dimensi sustainable development dalam aspek pembangunan global ke depan untuk mengatasi kesenjangan masyarakat nasional sekaligus menjawab apakah Indonesia mampu bersaing dikencah regional dan terlibat langsung dengan pasar bebas yang disebut dengan AEC. Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah disepakati oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan pembaharuan terkait konsep dari Millenium Development Goals MDGs. Kesepakatan SDGs memiliki 17 tujuan yang didalamnya terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. Jika pada awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, yaitu people, planet, prosperty, peace, dan partnership. Dalam pengembangan Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy konsep SDGs yang belum optimal ini perlu adanya konstribusi yang melibatkan peranan dari stakeholder atau dari kalangan non-pemerintah seperti, civil society organization, akedemisi, Mahasiswa, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan berbasis wilayah maritim sebagai salah satu tujuan negara poros maritim dunia, maka pembangunan terhadap wilayah pesisir perbatasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Dengan Poros Maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Pemberdayaan seluruh masyarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi Indonesia. Lekat dengan budaya orientasi darat membuat masyarakat tidak mengetahui isu-isu maritim. Padahal pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh terdapat pasar ekonomi regional maupun internasional. Oleh karena itu pengembangan konsep berkelanjutan yang didasarkan pada konsep Blue Economy tentu saja dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Khususnya diwilayah pesisir masih belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu, tulisan ini menggagas suatu strategi Pengimplementasian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dengan menggunakan konsep Blue Economy. Sehingga menciptakan paradigm berfikir yang kritis bahwa dengan konsep ini dapat meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan sehingga lebih efisien. Konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat ini berpotensi untuk digunakan sebagai bahan analisis dan prediksi komplikasi. Selanjutnya, dalam implementasinya, gagasan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan stakeholder yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa poin aspek yang Indonesian Journal of International Relations menjadi sasaran dalam pembangunan yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial. Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang tertera bahwa Indonesia 60% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena Indonesia memiliki poros maritim yang besar. Kemudian sumber daya lautan atau pesisir ini menyediakan potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi, baik hayati dan non hayati. Maka dari itu, dalam pemberdayaan di wilayah pesisir supaya menguntungkan tanpa mencederai ekosistem perlu adanya konsep Blue Economy di mana konsep Blue Economy itu sendiri memiliki dinamika pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan dengan prinsip ekologis, ekonomi, dan lingkungan. Istilah Blue Economy sebuah pemikiran atau paradigm yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan dibidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. Sutardjo, 2012. Suatu model pendekatan ekonomi yang dihasilkan oleh konsep blue economy ini tidak lagi mengandalkan pembangunan yang bersifat kerusakan atau ekspolitasi sumber daya berlebihan. Artinya adalah blue economy merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan pola dan struktur pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan sehingga ini merupakan sepak terjal bagi pembangunan dan lompatan baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Melalui rencana meninggalkan praktek ekonomi dengan keuntungan jangka pendek dan menggunakan low carbon economy atau ekonomi yang rendah karbon sehingga model dan konsep pendekatan blue economy ini nantinya diharapkan mampu meminimalisir interpendensi antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi. Sebagai konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan, blue economy akan mengarahkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara upaya pengelolaan Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang sustain dan optimal. Pada prinsipnya pengaplikasian konsep blue economy di wilayah pesisir akan memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional, selain itu juga pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan nasional merupakan basis utama yang diharapkan terwujud. Blue Economy diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi masyarakat apabila pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal dan hidup dipesisir dengan menikmati sumber daya alam tanpa merusak nilai-nilai ekosistem yang ada. Dalam kata lain konsep Blue Economy bukan hanya environmental friendly, tetapi juga menjadi multiple cash flow yang artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini limbah bisa jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain. Dari penjelasan terkait, Indonesia bisa memperhatikan permasalahan dan peluang yang ada dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Permasalahan Penelitian Pada esensinya sebagian besar wilayah Indonesia berpaspasan dengan perairan serta terdiri dari lautan dan pantai. wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan atara darat dan laut. Pada arah bagian darat meliputi daratan baik kering atau terendam air, selain itu masih juga dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan daerah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun kegiatan oleh manusia di darat seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya laut serta pantai. Daerah inilah yang pada umumnya masyarakat pesisir menetap dan tinggal. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki interpendensi yang tinggi terhadap sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir merupakan kumpulan individu yang rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, penambang pasir, pembudidaya ikan, dan transportasi Indonesian Journal of International Relations laut yang sama-sama mendiami suatu wilayah pesisir serta membentuk kebudayaan yang khas terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir. Sejatinya potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir ini cukup besar. Dengan potensi maritim yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan dan menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan, bahkan kehidupan masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Kondisi masyarakat pesisir relatif berada dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, lingkungan permukiman masyarakat pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat kondisi tersebut, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Padahal, sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman Indonesia apabila masyarakat pesisir diberdayakan akan mampu meningkatkan ekonomi nasional, menumbuhkan daya saing yang baik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. Sasaran lain yang juga harus dipertimbangkan di dalam aspek pembangunan di Indonesia yang juga sangat penting adalah mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir yang seharusnya pemerintah dapat memperhatikan dan mengimplementasikan SDGs dengan salah satu poin yaitu “Life Below Water” Poin 14 ditambah dengan konsep Environmentalism dan Liberalism dimana merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat posisinya pada bidang ekonomi yaitu dengan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan menciptakan Lapangan pekerjaan baru disektor maritim atau perikanan. Kemudian juga merupakan salah satu pola kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya Upgrading atau meningkatkan daya saing ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan ekonomi kelautan dengan model Blue Economy secara liberalisme dimana Blue Economy merupakan instrument yang dapat Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan denga bekerjasama dalam pengembangan antara stakeholder dan Masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan bahasan yang ingin dicapat dalam tulisan ini ialah “Bagaimana strategi dari pengembangan dan implementasi Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Indonesia dalam bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?” Metode Penelitian Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis ini adalah berdasarkan metode penelitian hukum normatif atau kualitatif deskriptif dimana menekankan analisa terhadap studi pustaka dan prosedur pengumpulan data bersumber pada bahan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic karena jenis penelitian ini menghasilkan penemuan yang sifatnya narasi atau gambaran logika sehingga tidak dapat difokuskan pada angka-angka atau dengan metode kuantifikasi lain. Data yang diperoleh dan diolah adalah daya yang bersumber dari kajian pustaka sekuder Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperlajari literatur, artikel, Serta situs-situs internet yang menghasilkan suatu rincian dari fenomena yang diteliti dalam karya tulis ini. Kemudian di dalam karya tulis ini, analisis data dimulai dari proses menelaah informasi yang telah diperolah melalui literature yang tersedia, maka setelah dibaca, ditelaah, dan dipelajari secara keseluruhan informasi, data tersebut dirangkum dalam bentuk kategori sesuai dengan jumlah permasalahan dan aspek penyelesaian masalah dalam penyusunan karya tulis ini. Studi Literatur Endang Bidayani, Soemarno, Nuddin Harahab dan Rudianto, 2016, Model Pengelolaan Sumber Daya Mangrove di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy, ECSOFiM Economic and Social of Fisheries and Marine Journal, November 2016. Dalam Indonesian Journal of International Relations artikelnya yang berjudul Model Pengelolaan Sumber Daya Mangrove di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy, menjelaskan tentang pendapat mengenai Kerusakan hutan mangrove di sidoarjo akibat pembakaran liar untuk diperjual belikan kayunya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menguji terkait faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep blue economy dalam mensinergikan kebijakan ekonomi. Dalam tulisan ini dijelaskan salah satu penyebab penurunan luasan hutan mangrov tidak didasarkan pada konsep blue economy yang diyakini mampu menjadi referesni dan model pembangunan dengan fokus perikanan yang berkelanjutan untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganjurkan agar para pembangun dan stakeholder memiliki apresiasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir Sidoarjo dan merealisasikan model pengelolaan hutan mangrove berdasarkan blue economy. Penelitian ini dapat dikatakan memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena juga membahas mengenai uji keefektifan Blue Economy sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir yang diharapkan dapat terintegritasi dengan Prinsip pengelolaan yang berdasar pada konsep Blue economy yang meliputi efisiensi sumber daya, sistem siklus produksi, pengurangan limbah, kepedulian sosial, inovasi dan adaptasi pengelolaan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan kesejahteraan dan perbaikan sumber daya bagi masyarakat pesisir. Kemudian, berdasarkan studi terdahulu dapat digambarkan bahwa penulis sama-sama menggunakan konsep blue economy untuk memajukan ekonomi nasional Indonesia. Bedanya, dalam studi terdahulu penulis tersebut mencoba mengelola sumberdaya aalam dan kemudian menguji kefektifitasan serta manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan konsep blue economy terhadap sumberdaya tersebut. Sedangkan penulis di sini mencoba mengkaji langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisinya pada bidang ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum itu, Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy pemerintah harus terlebih dahulu memahami aspek penting yang dijadikan pokok dan pola pemikiran bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pada kelestarian alam yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir tentunya dijadikan sebagai wadah meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan melalui Blue Economy dimana konsep Blue Economy ini diyakini dan dipandang mampu mensinergikan pola kebijakan ekonomi, infrastruktur, bisnis, sistem investasi, dan menciptakan nilai tambah serta produktivitas yang tinggi. Blue economy mampu menjadi referensi atas model pembangunan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, yang menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam, namun menghasilkan produk dengan nilai lebih besar, kepedulian sosial dan tanpa limbah Sutardjo 2012. Sehingga dengan hal ini, Indonesia mampu menjadikan konsep Blue economy menjadi landasan paradigm untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan mampu mengolahnya sehingga dapat dijadikan aspek yang mendukung peningkatan ekonomi nasional di era masyarakat ekonomi ASEAN. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam pelaksanaannya pengartian Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan yang dilakukan dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat, termasuk pada individu yang mengalami masalah seperti aspek kesejahteraan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merupakan berfokus pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial, seperti 1 Masyarakat yang berdaya saing, 2 Memiliki kekuasaan atau kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti sikap berani, kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mempunyai mata pencaharian tujuan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Dalam kurun waktu 20-30 tahun kita percaya bahwa untuk dapat bersaing di kencah internasional kita harus memproduksi lebih dan mencari biaya Indonesian Journal of International Relations yang murah. Saat ini Indonesia telah memasuki era baru pasar bebas, yaitu Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dalam masa ini, negara kawasan ASEAN lain akan memiliki akses pasar bebas ke Indonesia. Dengan maraknya berbagai produk asing yang masuk, sikap skeptisme akan bahan-bahan non alamiah yang diperjual belikan menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, sehingga untuk menjaga generasi mendatang kita harus memilih produk-produk yang sehat dan alami, namun semua barang yang baik bagi tubuh dan lingkungan harganya sangat mahal dan sebaliknya apapun yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan harganya murah. Hal ini tentunya akan sangat bertolak belakang dengan konsep ketahanan pangan yang menuntut suatu ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gisi yang layak, aman dikonsumsi, serta terjangkau oleh setiap individu secara masif. Salah satu sumber pangan adalah produk perikanan dan kelautan yang sekaligus merupakan potensi pendapatan masyarakat pesisir. Kekurangan dalam mengintegrasikan kekayaan lokal juga menyebabkan kegagalan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pada esensinya di Indonesia terdapat kebiasaan adat istiadat yang selalu dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan ternyata cocok dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sumber daya alam pesisir. Namun penerapan dan pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam menikmati sumber daya alam secara berlebihan menjadi kendala. Sumber daya alam pesisir, dewasa ini sudah semakin banyak disadari banyak orang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsep ini dalam hubungan internasional dinilai mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game dan trade off” dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma pertumbuhan kemiskinan menjadi semakin dominan di Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy poin penting mengenai keefektifan dan potensi dari pengimplementasian konsep Blue Economy ini dalam pemberdayaan masyarakat. Antara lain 1. Strategi Blue Economy menghadapi Asean Economic Community Sejalan dengan garak dan arus perkembangan pembangunan Indonesia di kawasan regionalnya, telah dihadapkan dengan situasi internasional seperti MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean yang pada pembentukannya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Tantangan yang muncul adalah 1 Persentase tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang tinggi 2 Maraknya perbuatan kerusakan dan eksploitasi sumber daya pesisir. 3 Lunturnya norma dan nilai-nilai budaya lokal. 4 Rendahnya integritas dan kemandirian organisasi sosial diwilayah pesisir, dan 5 Minimnya saranan seperti infrastruktur dan unit kesehatan di lingkungan permukiman yang keterbelakang. Untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan melakukan strategi blue economy dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir perlu ditekankan. Masyarakat diajarkan untuk menanggulangi exploitation risk yang mana menjadi masalah selama ini dan menunjukkan sebagaimana sumberdaya alam harus digunakan dengan efektif sebab apabila ikan dan hewan laut lainnya dieksploitasi secara berlebihan akan terjadi yang namanya over fishing. Sehingga hal tersebut akan merugikan nelayan itu sendiri. Hal tersebut tidak serta merta murni menjadi kesalahan nelayan atau masyarakat pesisir sepenuhnya. Selain menjadi mata pencarian, masyarakat pada umumnya sengaja memberikan ikan dan menjualnya pada orang asing dengan harga yang murah. Bila terus seperti ini, maka untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean akan menjadi jalan terjal yang sangat berbahaya. Karena ketika berbicara soal masyarakat pesisir, stigma yang muncul adalah kemiskinan, kumuh keterbelakangan dan rendahnya taraf pendidikan. Wajar saja apabila perlu ditekankannya pemberdayaan masyarakat diwilayah ini. Melihat hal tersebut, maka dengan adanya konsep Blue Economy akan Indonesian Journal of International Relations menyadarkan pemerintah untuk mendorong dengan tegas pemberdayaan masyarakat pesisir. Korelasi terkait peran pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi proses pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan budaya maritim guna merealisasikan kejayaan dan kesejahteraan perairan laut dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumber daya laut yang pada prinsipnya memiliki keunggulan komparatif. Dengan pemberdayaan masyarakat mengenai sektor maritim, tentu dapat memicu keberhasilan MEA sehingga dapat segera menjadikan Indonesia sebagai Global Potential Market. Karena bukan hanya sekedar menjadi konsumen belaka akan tetapi juga sebagai pengekspor. Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia SDM yang siap tempur dan berani bersaing dengan pekerja negara Asean yang lain melalui kebijakan pemerintah yang mampu membangun kembali sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir. Oleh karenanya, agar sektor tersebut memiliki andil dalam menggali potensi di wilayah pesisir diperlukannya penguatan budaya maritime yang telah luntur dengan cara revitalisasi, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengendalikan iklim ekonomi kondusif dan tetap dalam nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan environmentally friendly berdasarkan konsep blue economy yang ditawarkan. 2. Pengembangan Konsep Blue Economy melalui Konsep Digitalisasi Akuakultur Di tengah era teknologi saat ini, disebutkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat mengkorelasikan kehidupan nyata atau fisik, digital modern serta biologi yang mengubah pola interaksi manusia secara fundamental. Tjandrawinata, 2016. Dewasa ini, perkembangan tekonlogi telah mencapai fase Industri yang merupakan fase revolusi teknologi diera globalisasi yang dapat mengubah cara pikir dan aktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, transformasi perbuatan dan kompektifitas dari pengalaman hidup yang semulanya berbentuk manualisasi. Di era digitalisasi ini kian hari semakin beragam produk berkembang sehingga sangat memanjakan Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy konsumen lantaran dapat dengan mudah ditemui atau diperoleh dipasar. Setiap negara didunia ditutut untuk dengan cepat merespon perubahan era digitalisasi ini dengan integrative dan dan komprehensif. Di tengah kondisi Indonesia saat ini, adanya revolusi teknologi informasi digital ini memberi peluang untuk dimanfaatkan lebih optimal demi perbaikan peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Konsep dari Blue Economy sendiri mengeluarkan pemikiran baru pada sector akuakultur dimana berupa peningkatan produktivias melalui kegiatan budidaya dengan cara manualisasi. Disamping itu industri akuakultur merupakan salah satu contoh pengimplementasian sebuah Usaha Kecil Mikro atau UKM yang pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aspek pengembangan dan peningkatan perekonomian nasional. Dengan inovasi teknologi seperti ini yang hendaknya terus didrong serta diaplikasikan kepada masyarakat masif agar sektor akuakultur yang terbengkalai dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional oleh masyarakat pesisir itu sendiri. Namun, hambatan serta tantangn akuakultur dewasa ini adalah terkait bagaimana cara mengatasi kondisi masyrakat agar kebutuhan pangannya tercukupi ditengah permasalahan penurunan tingkat daya dukung lingkungan dan global climate change Perubahan Iklim Global. Belum lagi tidak ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengimplementasi sektor akuakultur tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini memicu terjadinya keterlambatan pemerataan globalisasi khusus diwilayah pesisir ini. Selain ity UKM Indonesia memiliki kendalam berupa minimnya akses terhadap modal dan kesempatan untk dapat terlibat dalam mata rantai produksi global. Peran pemerintah hanya di aplikasikan pada perkotaan dan pembangunan jalan. Padahal sektor akuakultur yang berbasis digitalisasi ini dapat meraup keuntungan yang signifikan bagi masyarakat pesisir jika di implementasikan secara baik dan berkelanjutan. Bisnis dibidang akuakultur seyogyanya harus bernilai ekonomis sehingga inovasi teknologi yang ditambah akan menciptakan nilai lebih bukan hanya Indonesian Journal of International Relations ekonomi tetapi juga kemajuan negara itu sendiri. Pengembangan dengan Integrated Aquaculture Business atau pengembangan bisnis akuakukultur secara integrasi dapat dijadikan sentral model produksi dalam upaya pengoptimalan efisiensi serta daya saing yang mampu memberikan multiple cashflow atau ragam bisnis turunan lain sehingga dapat menambah penyerapan kesempatan bagi tenaga kerja pemula diwilaya pesisir. Mempertimbangkan hal tersebut, maka subsektor perikanan budidaya harus didorong untuk dapat menjadi barometer utama yang mampu bersaing bukan hanya pembangunan perikanan nasional tetapi juga tatanan perdagangan dengan taraf global, yakni dengan cara peningkatan efisiensi, keamanan pangan, jaminan mutu, nilai tambah dan produktivitas yang baik. 3. Implementasi Konsep Blue Economy dalam Kerangka Negara Poros Maritim Dunia Indonesia adalah salah satu archipelago state atau kata lain negara kepulauan yang berpotensi dan memiliki keunggulan dibidang perairan maritim dan kelautan. Pada dasarnya sekitar 80% perdagangan diseluruh wilayah didunia bergantung pada jalur laut karena kargo yang mengirim barang kebutuhan pangan. Sementara itu, terdapat presentase sekisar 60% pengiriman barang dan kebutuhan melalui laut tersebut akan melewati perairan di Indonesia. Sehingga potensi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia secara maksimal guna mencapai kepentingan nasional negara dalam mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi. Poros Maritim juga akan sangat berperan dalam pengembangan mental Indonesia untuk berani mengeksplorasi kekeayaan laut yang memiliki sumber daya alam cukup baik. Faktor ini akan menjadi kunci yang memicu Indonesia menghadapi era MEA. Logika sederhananya adalah posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai jalur perdagangan dapat dijadikan aspek untuk mengingkatkan taraf negara di mata internasional kelak, dan seharusnya Indonesia berpotensi untuk memainkan peranan pion politisnya dalam percaturan politik internasional. Poros maritim dunia merupakan suatu konsep atau gagasan pemikiran yang Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy menegaskan bahwa kelautan merupakan fokus utama bangsa Indonesia dan memiliki potensi yang strategis apabila diberdayakan dan direalisasikan dengan baik. Untuk dapat direalisasikan, ada beberapa agena pembangunan yang berfokus terhadap 5 pilar pokok, kelima pilar tersebut adalah 1 Redevelopment atau pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa indonesia. 2 Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati diperairan/ laut. 3 Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan pangan pokok laut. 4 Prioritas pemberdayaan serta infrasturktur laut harus diterapkan, dan 5 Memberi konektivitas terhadap kemaritiman negara. Sejatinya, Indonesia telah memiliki segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan sebagai pondasi awal pembangunan pada aspek poros maritim. Dapat dikatakan demikian, karena apabila dilihat dari konisi geografisnya, Indonesia memiliki posisi strategis, yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Memiliki sebesar km luas laut nusantara, 54,716 km lebar garis pantai, pulau yang dikelilingi oleh laut, serta mencakup 3000 mil wilayah laut. Oleh sebab itu, maka tidak akan terlihat berlebihan apabila dinyatakan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia ini memang dikelilingi oleh laut dan sektor utamanya adalah maritim. Berikut ini skema pengembangan tol laut Indonesia, yakni sebagai berikut Gambar 1. Tol Laut dalam Pengembangan Poros Maritim di Indonesia Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka kebijakan pemerintah dalam pengembangan poros maritim dunia Indonesia dapat menjadikan kawasan maritim karena Indonesia berbentuk kepulauan dengan sumber daya alam perairan yang berlimpah. Maka dari itu, konsep Blue Economy dapat diimplementasikan di Indonesia karena indonesia telah memiliki objek yang dapat dijadikan manifestasi dari pengembangan Poros Maritim. Konsep Blue Economy ini Indonesian Journal of International Relations memberikan sebuah penjelasan bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus didasarkan pada kekuatan dan potensi dari daerah tersebut. Dengan pembangunan yang didasarkan pada potensi wilayah nantinya akan memberikan dampak kepada pemerintah dalam pemetaan terhadap wilayah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah di wilayah pesisir yang dapat dipadukan dengan kondisi wilayah pesisir adalah dengan mengembangkan industri yang berbasis pada potensi perikanan dan perairan masyarakat di wilayah pesisir. Sehingga pendekatan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pengembangan ekonomi masyarakat secara mikro dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan lagi. Langkah upaya yang bisa dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah melakukan Upgrading Infrastruktur yang sesuai sasaran. Infrastruktur tersebut adalah infrastruktur maritim. Apabila telah terbangun maka otomatis pemerintah akan menciptakan lahan/ pasar baru yang dapat bersaing di kencah internasional, bukan hanya mendorong tumbuhnya aktivitas industry maritim saja akan tetapi langsung memicu dan memunculkan para investor baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, memanfaatkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM masyarakat pesisir yang membudidayakan hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan lain-lain dari laut tidak langsung dijual kepada penampung akan tetapi diberikan sentuhan inovasi sehingga hasil perikanan tersebut memiliki daya saing dan memiliki kualitas harga yang cukup baik sehingga memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir. Kesimpulan Maka, berdasarkan hasil dan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir. Pertama, pemerintah dinilai kurang dalam Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy mengupayakan pengoptimalisasi potensi khususnya di wilayah pesisir, selain itu, sosialsiasi pemerintah terkait MEA belum terealisasi secara optimal, lantas banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai MEA beserta tantangan dan potensinya. Kedua, masyarakat dinilai cenderung pasif, padahal untuk mewujudkan produktivitas dalam usaha kelautan guna mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia, masyarakat pesisir merupakan faktor sentral utama. Akan tetapai melihat kondisinya, masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam pemecahan masalah yang timbul diwilayah tersebut. Maka, dengan aplikasi konsep Blue Economy yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri akuakultur akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Seperti mensosialisasikan masyarakat dalam even pemanfaatan limbah ikan yang nantinya diharapkan dapat menjadi peluang usaha yang mnguntungkan khalayak ramai dalam efisiensi sumber daya. Sementara itu pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta dapat berdaya saing guna kesejahteraan masyarakat adalah dengan pengembangan daerah yang berpotensi menggunakan konsep blue economy sehingga konsep ini menjadi bagian yang mendukung poros maritime dunia. Mengingat telah adanya keinginan pemerintah yang mencoba untuk memfokuskan pembangunan kearah kemaritiman serta penyediaan sumber daya laut yang melimpah bagi masyarakat. Referensi Buku Armansyah, Andrea, 2008. “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP di Kampung Painan Selatan” Padang Universitas Negeri Padang. Daldjoeni dan A, Suyitno, 2004. “Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan”. Artikel Ilmiah. Enell and Lof, 1983 M. Enell, J. Lof. “Environmental impact of Indonesian Journal of International Relations aquaculture sediment and nutrient loadings from fish cage culture farming.” Hakim, MF. 2013. “Blue Economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan”. Economic Developmet Analysis Journal. II 2 Kusnadi. 2002. “Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan”Yogyakarta LKIS. __. 2005. “Akar Kemiskinan Nelayan”, Yogyakarta LkiS. . 2009. “Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir”. Yogyakarta Ar-RuzzMedia Jurnal Apriliani, K. F. 2014. Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal dalam Upaya Mewujudkan Blue Economy. Economics Development Analysis Journal, 31. Bidayani, E. 2016. Model Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya. Budiman, Aida S. 2012, “Masyarakat Ekonomi ASEAN Konsep Masyarakat Ekonomi ASEA” Work Paper Direktorat Internasional, Jakarta. Fabianto, Muhamad Dio dan Berhitu, Pieter Th. 2014. “Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat”, Jurnal Teknologi, 112. Iskan, Dahlan. 2011. “Komunitas ASEAN 2015 “Membangun Kebersamaan untuk Satu Tujuan”, Jurnal Seminar Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015, Surabaya Jawa Pos. Munawar Noor Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011 Pemberdayaan Masyarakat Nurhayati, S. 2015. "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Welfare. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 122, 37-42. Strategi Indonesia dalam Implementasi Blue Economy Rani, F, dan Cahyasari, W. 2015. “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo”. Transnasional, 7 1 Suatma, Jasa. 2012. “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015”. Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No. 1, Edisi Februari 2012 Issn 2252-7826 Tripon, A. 2014. Innovative technology for sustainable development of human resource using nonformal and informal education. Procedia Technology. XII 2014 18, No 1 2019 Jurnal Akuakultur Indonesia. Wiratraman, Herlambang, 2015 “Asean Economic Community An Analysis of Legal Framework and Its Implementation”, Surabaya FH Universitas Airlangga. Website Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. “Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah” Diakses tanggal 11 April 2019 Sutradjo, 2012. “KKP ajak dunia pendidikan kembangkan Blue Economy” Diakses tanggal 11 April 2019. ... The blue economy is a new concept that emerged from the green economy. This concept seeks to ensure the sustainability of coastal and marine resources and environments as well as to encourage economic growth in the marine and fisheries industry, considering that Indonesia is a maritime country [2]. ... Harlis SetiyowatiMulyanto NugrohoAbdul HalikDue to the prospective local and international markets, the neon tetra fish breeding industry has its own charm for fish lovers and as a side business. The purpose of this study is to analyze the opportunities and difficulties associated with the cultivation of neon tetra fish in order to build a policy of “Blue Economy”. The research method uses qualitative techniques, focusing on an evaluation of literature reviews and data collection techniques sourced from descriptive materials. The key elements selected were 1 the Department of Food and Fisheries Security DKP3, as the Board of Trustees 2 Researchers from BRIN National Innovation Research Agency, 3 Government Sub-districts and Kelurahan, 4 POKDAKAN Fish Cultivation Group and 5 LPM Community Empowerment Institution and Chairman of RW/RT. The conclusion of the study states that the relevant Dinas should support local policies based on nature identification that are strengthened at the national level, namely that routine human resource training needs to be improved, technology needs to be taken into account in collaboration with the private sector, and that post-harvest and market access are very important for POKDAKAN. The findings of the SWOT analysis, which is in quadrant 1, indicate that POKDAKAN is in a position for a somewhat aggressive expansion.... The blue economy is a concept agreed upon by member countries of the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Prayuda & Sary, 2012. Moreover, Blue economy requires adherence to the Sustainable Development Goals, which include the attribute of conserving and using oceans, oceans, and marine resources sustainably, including the primary goal of achieving social economic development and a dynamic balance of resources and environment Wenhai, 2019. ...M. Afif HasbullahThis study aims to analyze the application of the blue economy concept to coastal communities based on the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation perspective. This study is a qualitative empirical legal research juridical sociological with a conceptual approach. The data taken rom legal materials used include primary legal materials such as statutory regulations and secondary legal materials such as books, journals, and mass media articles. The results show the application of blue economy model and Indonesia's development planning has a positive impact on the fisheries, marine resources and the environment sustainability. However, the approach in the Job Creation Law has the potential to hinder sustainable development realization and blue economy development, as illustrated in several changes to the Law of Job Creation... Pada dasarnya Indonesia memiliki tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Prayuda 2019 Menjadi perhatian penulis adalah proses pengumpulan data dan pengolahan data di Pasal 60 dijelaskan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendapatkan 1 Peta dasar; dan 2 Data tematik. Khusus data tematik berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas 1 Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan; 2 Oseanografi; 3 Substrat dasar laut; 4 Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 5 Sumber daya ikan; 6 Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim; 7 Neraca sumber daya perairan pesisir; 8 Sistem logistik kelautan; dan/atau 9 data dan informasi kebencanaan. ...Balok BudiyantoKabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik Barat. Wilayah ini merupakan yang cukup strategis di wilayah Timur Indonesia untuk mendukung posisi strategis, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun laporan Prototipe Model Blue Ekonomy dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai. Mengingat sifat dari sumberdaya laut yang bersifat open acces memiliki karakter yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena pemanfaatannya dapat diakses secara bebas. Menjawab bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam memperebutkan ruang laut tersebut berlangsung perlu memperhatikan hubungan praktik spasial dimana sosio-spasial mampu menjelaskan situasi sosial tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulisan ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Data primer dan data sekunder khususnya bersumber dari laporan Prototipe Model Blue Economy Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang didapatkan adalah; 1 Secara konseptual laporan perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan Tahun 2021 telah memperhatikan prinsip blue economy; 2 Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan nelayan tangkap, budidaya dan pariwisata bahari di Kepulauan Morotai belum maksimal; 3 Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesabilitas manusia yang belum optimal; 4 Perlu mempertimbangkan laporan dari sudut pandang Muhammad Guguh PutrajiLalu Muhammad FurkanBimantari Putri UswantiNur AsryCultural tourism or "cultural tourism" in Maringkik as one of the strategies to reduce regional and economic development inequality, where this tourism is managed by community groups that collaborate with the government, as well as institutions outside the government. Community-based social tourism can be a tool for nature conservation and reducing cultural assimilation. This research is an activity that focuses on examining and analyzing the traditions and culture of the Maringkik people from the perspective of community tourism development. This problem is studied with the aim of increasing the knowledge of the Maringkik community regarding the management of tourism potential and its contribution to the development of new knowledge on alternative forms of tourism. The method used in this study is descriptive qualitative using a participant approach, where data collection uses surveys and qualitative methods. The survey was conducted by means of interviews with the community and village structures of Maringkik Island using the old method. The data is tabulated and processed then described. To evaluate the characteristics of “cultural tourism”, a survey is designed for tourism facility providers that will be formed by the community and providers. A survey was also conducted to determine the population and economic level of the community. With surveys and qualitative studies, data related to the potential for traditional and cultural tourism owned by the Maringkik people can be mapped quite comprehensively. The results of this study are that the tourism potential in Maringkik is related to two things, firstly discovering the traditions and culture of the local community, secondly, the tourism potential in Maringkik cannot be separated from the beach and the Teluk Ambon Dalam merupakan salah satu lokasi yang sedang berkembang sebagai kawasan budidaya ikan. Namun, pakan ikan sering menjadi permasalahan karena jumlah dan harga sering tergantung pada musim. Untuk itu dikembangkan pakan dan bahan baku pakan alternatif yang dianggap sejalan dengan konsep blue economy yang digalakan pemerintah untk menjawab permasalahan yang ada, yaitu menggunakan magot larva lalat black soldier, sehingga persoalan ekonomi dan lingkungan dapat terjawab. Pemanfaatan limbah organik dan terbukanya kesempatan pakan komersil mewujudkan konsep ekonomi biru dalam usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan pakan magot. Tujuan dilakukannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PKM ini adalah untuk mengenalkan dan melatih konsep budidaya magot serta komersialisasi produk magot sebagai pakan. Kegiatan dilakukan di Pusat Kemaritiman dan Kelautan Universitas Pattimura Ambon, dengan beberapa kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap awal, dipersiapkan kandang magot dan berbagai bahan yang diperlukan dalam budidaya magot, termasuk pembuatan produk fermentasi untuk pakan lalat. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan peningkatan pengetahuan mencapai 85,71%-100%, sedangkan peningkatan keterampilan berkisar dari 90,48%-100%. Perpaduan metode ceramah dan pelatihan secara langsung dapat memberikan hasil yang efektif karena peserta dapat mendengar, berdiskusi, dan berlatih secara merupakan sistem budidaya yang memelihara lebih dari satu spesies ikan dalam satu wadah budidaya. Penerapan konsep polikultur terus berkembang dengan pesat dan puncaknya pada akhir abad 20, penerapan integrasi pada kegiatan akuakultur menghasilkan sebuah sistem polikultur baru yang berbasis pada integrasi spesies dengan tingkat trofik yang berbeda dan memiliki hubungan mutualistik atau yang lebih dikenal dengan Integrated Multi-Trophic Aquaculture IMTA. Pemanfaatan limbah hasil budidaya spesies utama mainly species oleh spesies sampingan secondary species, mampu menciptakan sistem budidaya yang seimbang secara ekologis, meningkatkan kualitas perairan, menghilangkan jejak biologis dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem budidaya monokultur. Pengetahuan mengenai tingkat trofik, kebiasaan makan, penempatan ruang hidup merupakan hal yang wajib dikuasai agar tidak terjadi persaingan antar spesies yang dapat menyebabkan kegagalan dalam kegiatan polikultur dan IMTA. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan, melahirkan tuntutan agar kegiatan budidaya perikanan dapat lebih ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keberlanjutan sustainable. Sistem Polikultur dan IMTA ini merupakan sistem budidaya yang memiliki potensi untuk diaplikasikan karena memenuhi kedua aspek tersebut. Surya Gentha AkmalPerikanan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan kesehatan ekosistem dengan cara menjaga sistem ekologi, sosial ekonomi, dan biologi. keberlanjutan sumberdaya perikanan dapat terus dijaga secara baik dengan merancang dan mengimplementasikan batasan serta rambu-rambu yang jelas terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan dalam suatu wilayah. oleh karena itu, diperlukan pendekatan perikanan yang menyodorkan relung tata kelola yang sesuai dengan ciri-ciri Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia WPP-RI. Tidak menutup kemungkinan bila di masa depan sumberdaya maritim Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi serta sebagai penyedia kebutuhan primer di bidang pangan. Agar dapat mencapai semua itu, tentu diperlukan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan. Dwi AtminarsoAlih fungsi lahan pesisir menjadi penyebab utama degradasi ekosistem pesisir dan laut secara global dan juga menyebabkan hilangnya fungsi dan jasa ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari mangrove, terumbu karang serta padang lamun memiliki peran penting sebagai tempat pemijahan, naungan, penyediaan makanan bagi organisme laut serta pelindung daratan dari abrasi. Habitat ini sangat produktif dan sangat rentan dengan tekanan antropogenik. Beberapa langkah aktif yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem pesisir adalah monitoring rutin ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun, mengurangi limbah dari darat, terumbu karang buatan, perluasan kawasan konservasi perairan dan pemantauan keberhasilan restorasi dan evaluasi. Dwi AtminarsoPemberantasan Illegal, Unregulated dan Unreported IUU fishing telah menjadi tantangan global yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan maupun keamanan masyarakat. Pemberantasan sulit tercapai karena beberapa hal utama antara lain keterbatasan sumberdaya manusia dan pendanaan, perubahan arah politik, maupun faktor luasnya lautan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan armada pengawasan serta kolaborasi dengan masyarakat pulau terluar, peningkatan kapasitas pelabuhan pencatatan tangkapan, mendorong riset kajian stok ke daerah-daerah dan tidak terpusat, peningkatan catatan hasil tangkapn di perairan daratan, peningkatan kapasitas nelayan sekaligus sosialisasi penangkapan yang TriponThe paper objective is to create and develop an innovative technology for sustainable development of human resources using non-formal and informal education – for student practice. As a result of collaboration among universities, beneficiaries and stakeholders, in order to increase competitiveness and performance student practitioners, to enhance organizational culture. Innovative technology is divided into 3 stages Self- knowledge; Lessons about the successes of others; Own course on “personal road to success”.Blue Economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikananM F HakimHakim, MF. 2013. "Blue Economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan". Economic Developmet Analysis Journal. II 2Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya PerikananKusnadiKusnadi. 2002. "Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan"YogyakartaModel Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy Doctoral dissertationE BidayaniBidayani, E. 2016. Model Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.Muhamad FabiantoDio DanPieter BerhituThFabianto, Muhamad Dio dan Berhitu, Pieter Th. 2014. "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat", Jurnal Teknologi, 112.Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community WelfareS Pemberdayaan Masyarakat NurhayatiPemberdayaan Masyarakat Nurhayati, S. 2015. "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko WidodoF RaniW CahyasariRani, F, dan Cahyasari, W. 2015. "Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo". Transnasional, 7 1Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic CommunityJasa SuatmaSuatma, Jasa. 2012. "Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015".Asean Economic Community An Analysis of Legal Framework and Its ImplementationHerlambang WiratramanWiratraman, Herlambang, 2015 "Asean Economic Community An Analysis of Legal Framework and Its Implementation", Surabaya FH Universitas ajak dunia pendidikan kembangkan Blue EconomyS C SutradjoSutradjo, 2012. "KKP ajak dunia pendidikan kembangkan Blue Economy" p/siaran-pers/69-kkp-ajak-duniapendidikan-kembangkan-blueeconomy. Diakses tanggal 11 April 2019. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia terus berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Republic of indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan potensi sektor parekraf tersebut, adalah menyusun panduan perihal pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Republic of indonesia. Berikut ini panduan potensi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif menurut Kemenparekraf/Baparekraf RI Potensi Pembangunan Pariwisata Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Republic of indonesia. Dalam rangka pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf membagi potensi sektor pariwisata atas four sub-bab antara lain 1. Potensi pengembangan destinasi pariwisata Destinasi pariwisata merupakan inti utama dari pembangunan pariwisata. Dalam pengembangannya, daya tarik wisata sebaiknya dibangun secara sinergis dengan memerhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana. Tidak kalah penting, pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini harus mengadopsi sistem yang utuh dan berkelanjutan. Indonesia memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata. Potensi ini sekaligus dapat menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ragam potensi pariwisata tersebut antara lain Kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah dan destinasi. Republic of indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif. Atensi dan sikap masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan. Berbagai poin di atas akan menjadi kekuatan pariwisata Indonesia yang dapat dikembangkan. two. Potensi pembangunan pemasaran pariwisata Panduan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun oleh Kemenparekraf/Baparekraf ini meliputi potensi pembangunan pemasaran pariwisata yang telah dirintis sejak dulu. Potensi ini menjadi modal utama untuk mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Hingga saat ini, keunggulan dalam hal pariwisata yang telah dikantongi Indonesia antara lain Potensi pasar wisman dan wisnus yang signifikan. Citra positif yang terbangun di tanah air melalui berbagai peristiwa penting. Adanya media dan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif. Telah terjalinnya kemitraan pemasaran yang luas di kalangan pelaku pariwisata. Promosi daya tarik wisata Republic of indonesia yang semakin kuat, dan terfokus dengan adanya media promosi yang beragam. Kepemilikan brand Wonderful Republic of indonesia. Serta, terus berkembangnya teori terkait konsep pemasaran yang terus diperbaharui. iii. Potensi pembangunan industri pariwisata Sebagai modal untuk melakukan akselerasi industri pariwisata, Indonesia telah mengantongi sejumlah bekal potensi. Bekal potensi sektor parekraf tersebut meliputi Sistem pariwisata yang dapat menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam. Daya saing produk dan bisnis yang kredibel. Adanya tanggung jawab terhadap lingkungan yang tinggi. 4. Potensi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Pembangunan pariwisata tidak akan terwujud tanpa adanya peran kelembagaan yang efektif. Dalam rangka pembangunan kepariwisataan nasional, berikut ini potensi kelembagaan dalam sektor pariwisata yang telah dimiliki Penguatan organisasi baik tingkat lokal hingga nasional. Mutu SDM Kepariwisataan. Pariwisata sebagai kegiatan yang multisektor serta adanya regulasi yang mendukung. Momentum bonus demografi Republic of indonesia. Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif Selain pariwisata, panduan pembangunan ini juga menjangkau sektor ekonomi kreatif. Pada dasarnya terdapat pula 4 potensi sektor ekraf yang dimiliki Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki keragaman budaya dan sumber daya manusia yang tinggi Keragaman budaya membawa potensi yang besar terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif di Republic of indonesia. Pasalnya, budaya merupakan sumber kekayaan peradaban yang dapat dijadikan bahan baku, atau inspirasi dalam proses kreasi dan produksi karya kreatif. two. Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku kuliner dan kriya Potensi sektor parekraf juga ditopang atas kekayaan bahan baku untuk kriya dan kuliner. Kekayaan alam yang berlimpah memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkarya, dan terus menciptakan inovasi baru. Selain itu, kekhasan bahan baku di tiap daerah memberikan identitas bagi setiap karya. 3. Bonus demografi Indonesia sedang berada pada bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jumlahnya lebih dominan. Bonus demografi ini membawa potensi besar bagi sektor ekonomi kreatif. Penduduk dengan usia produktif berpotensi menghasilkan lebih banyak karya karena faktor tenaganya. Mereka juga mampu menciptakan hasil karya yang fresh dan kreatif karena jiwa mudanya. 4. Konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar Pada pasar domestik potensi sektor ekonomi kreatif sangat tinggi. Konsumen didominasi oleh kelas menengah Republic of indonesia, yang ingin mengutamakan pengalaman dari sebuah karya kreatif. Itulah berbagai potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan. Potensi-potensi ini dapat dijadikan modal awal untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Foto Cover Suasana keindahan Pulau Padar yang menjadi salah satu primadona pariwisata di Indonesia. Shutterstock/Kzenon Famous Sikap Pemerintah Dalam Usaha Pengembangan Keanekaragaman Ekonomi Indonesia Yaitu 2023. Web contoh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi di indonesia yang pernah ada. Lebih lanjut, mengutip dari laman resmi bank indonesia, berikut dua kebijakan penting yang Dampak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Sektor Kelautan dan from contoh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi di indonesia yang pernah ada. Disini pemerintah berperan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat disuatu negara. Tasyaa2358 tasyaa2358 ppkn sekolah Pemerintah Berperan Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Dibutuhkan Masyarakat Disuatu 📕 sikap pemerintah dalam usaha pengembangan keanekaragaman ekonomi indonesia yaitu 🗂️ keanekaragaman hayati beri manfaat ekonomi dan ekologi. Web pada unctad sendiri ekonomi kreatif memiliki pengertian yaitu konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi. Web diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial Perkebunan Di Indonesia Terbagi Atas Perkebunan Rakyat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diperlukan upaya pemerintah. Web keberagaman ekonomi di indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Web contoh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi di indonesia yang pernah Pengertian Keanekaragaman by yuli se., mm. Web pasalnya pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut memang berfungsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, memiliki. Lebih lanjut, mengutip dari laman resmi bank indonesia, berikut dua kebijakan penting yang Atau Kebudayaan Berasal Dari Bahasa Sansekerta Yaitu Buddhayah, Yang Merupakan Bentuk Jamak Dari Buddhi kebijakan serta kesepakatan untuk tingkatkan makroekonomi. Tasyaa2358 tasyaa2358 ppkn sekolah menengah. Web lalu, menurut departemen perdagangan republik indonesia, ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan,.Web Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Diperlukan Upaya Pemerintah. Ilustrasi keberagaman Cari soal sekolah lainnya - Indonesia terkenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Keberagaman ini harus dihormati oleh semua orang yang berada di buku Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi 2000 karya Hari Poerwanto, dijelaskan bahwa keanekaragaman masyarakat manusia, di samping karena sejarah mereka masing-masing, tetapi juga karena pengaruh alam dan struktur juga Toleransi dalam Keberagaman Oleh karenanya suatu unsur atau adat dalam masyarakat bukan dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri. Keberagaman suku bangsa di Indonesia dapat disikapi dalam bentuk Menghargai perbedaan, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Tidak mengolok-olok teman dengan aksen atau bahasa yang khas. Mengapresiasi budaya lain dengan cara berusaha mengenal dan mempelajari. Tidak mengeksploitasi atau menggunakan kebudayaan sakral suku lain untuk kesenangan atau hiburan semata. Tidak mencemooh adat istiadat, pakaian adat, atau budaya yang berbeda dengan budaya kita. Berteman dan berbuat baik terhadap semua orang tanpa memandang suku dan budayanya. Menganggap semua ras, suku, dan budaya sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Ikut gotong royong bersama teman baik di sekolah atau di rumah, tanpa memandang suku atau budaya mereka. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Tag Jenis-jenis Keberagaman di Indonesia Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kasus Kekerasan yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia Faktor Penyebab Masalah Keberagaman Cari soal sekolah lainnya Rekomendasi untuk anda Powered by Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. iv> y0Ndl . g class="articlebox"> d/2023/04/=akanf ua tg-persatuan-dalamt/repersatuainengan Teorema MBgrid"> /tu6ts//www.strinsBgrid">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>le"> s// is_lgn, is_load, time_load2raeud/2023/05/11/07000036arakat..a-sisa-atau-SM+saikan-masalah-yang-berkaitan-dengan-teo9ddf673.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3B>642cB;5ce__wr>5 >>> oin"humbnareferensi dan pilihan A 00000969/keberagaman-dalam-bin/ 00000969/keberagaman-dalam-bin/ oin"humbnareferensi dan pilihan A lass="a lror"> O]3q//www_ 0y `.xml.${y true; u rticle3 yvl ada di TTS ini!"> rticle3 yvl ada di TTS -H if mmmmmmmmmmmmmyx lasT yvl ada di TTS ini!"> 3; l 00000969/keberagas="video-box g]saikan- /athuo0>>>>>>>>>>>> y Bmasalah-yang-berkaitaJ'0 { r iv> !as="video-box g]saikan- /athuo0>>>>>>>>>t g]saikC deo-boxaiv cla+rap dk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>le"> s//wd di > tRrbfqx95TeEHWjXeLqVD5K1T4995TeEHWjXeLqVD5K1T4995TeEHWjXeLqVD5a9995Td="video- .ita ut name="q" teMi0r= O]3q//y2 4ab190n tRrbfqx95TeE coBase immmmmmyx lasP.com/savbhY u+VD5Kiv> !as=lyx lasP.com/savbhYsOwnProperttJlroatau-teong-bero2T .By2 am-keberaga2 00v> ia? d0Rfo-skol t;le', }; conj"q" tyCek vt>>>>>t vt>>>>>ttcrOxventGacategory, action, vt>tyCek vt>>>>sJ'0 { r iv> !as="vid6>>>> l 0dkaitaJetion, vt>tyCe htyCek vt>>>>>ttcrOxventGa vt>tyCek vt>>>>sJ'0 { r i'r'/04/20/m"} 0dkaitaJetion, vt>t3/05/04/20vC>>>>wPo pohttps//wwae yvlass="articlelink" trticlelink" trt am-keberaga2 00v> ia? d0Rfo-getml' + formatParamsparams; aga2 00v>rl 0dkaitaJetionretus, 00v>rl Subscription Type' subs_type, aype, aype, e" / rl Subscription Type' subs_t350/1700vCdengan Teorema Sisa atau Teorema Fa0pgs}xtuuaE enginema Sisa atau Tn-dC-bed00vCde8>>>>>>>>tRrbfqx95Te 3mg ds="info-banner-list-ti tion, vt>t3/05/ 3; aype,Vck-widvt>t3/05/ xvenlWlVdc duo - T E///aA av> 0dkaitaJetionrSramspara const login_url = " orgr } function set_bookm_wr>5 >>> Subscription Type'3HttpRequ SubscHatParamspa atau Teorema Fa0pgs}xtuuaE enginema Fa0 coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBaseonrSramspara coau TeooBgty coBase icoBgty cJetion, fkola/reAiy coBeBika= ictio icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgty coBase icoBgtr="httv .By2 4 Eoopara coau TeooBgty coBase icoBl fkolaiase icoBgoBgtyooBgty coBaseOa t3/}; conj"q" tyCek vtuinnentparams[key] } } coBgoBgtyooBgty vt>t3A t3Yimpaa /coBasroperttJlroatau-teong/kata-kita?sourcnnentparams[key] coBase coBeBika= iccoBgoBesourcnrttJlroahp0send4q-jenong/ yvl {]vat..ya u>>>>>>tRrbfqx95Te 3mg ds="info-banner-list-ti tion, vt>t3/05/ o/ffsl=Te 3mg ds="info-banner-list-ti tion, vbFnfo-baat..4stuan-dalam-keberagaman-masyarakat-indonesia"> t3/05/ ir in objk{ g' is-4 i"C-t6ie_bouk KeragaGJ>t3Ped__ g' is-4 i"C-t6ie_bouk Ker coBg tRrb_arse ss="article__s "; loes9p 3klEs/05/ mposiani4esiartspara cu C 4f .keysparams f .keysparr4A Lkttps/;"g-bero2T .By222220lar/1ktas/;"g-bero2T .By222220lar/1k4as/;"g-bero2T .By222220lar/1k5tTi5rdasarkan-0u'R="ar4A d vtuinnentparams[k/playnd4q-jenis-4thtPrh'o/scrEps,an-0ubanner- d lorr4A Lk/00as-4thtPrh'o/scrEps,an-0uban6 . tei3 eBoer-lit t"leC0y01s'R="ar4A LktTi5rdngine ==_scrEps,an-0uba6B1tlk, t = login_url; } } function set_bookmarkdataTex4A Lkttps/;ne>>>>>>>>>>>>sjaynd4qtrkdataTex4A Lkttps/;ne>>>>>>>>>>>>sjaynd4qtrkdataTex4A LkttpburcnnOc 4 Eoopara coau TeooBgty coBase icoBl fkolaiase icoBgoBgtyooBgty coBaseOa t3/}; conj"q" tyCek vtuinnentparams[key] } } coBgoBgtyooBgty >>>>>>>sjaynd4qtrkdataTextl coau TeooBgty co } /nend4t vnj"qNl tR'estathis -kequesisa atau Tn-dC-be_>>>>>>>>>>>sjaynd4qtrkdataTex4B4t vnj"qNl tR'estath conj"q" tyCek vtu03rva'ref = login_url; 0alogin_url; 0alogin_urvt>o' Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya hayati. Indonesia menjadi surga bagi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Apalagi sejak adanya The Convention on Biological Diversity CBD yaitu perjanjian internasional yang mencakup semua aspek keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem sampai sumber daya genetik sampai penggunaannya, Indonesia makin dianggap penting sebagai salah satu negara dengan mega biodiversity. Akan tetapi disayangkan, semua potensi keanekaragaman hayati tersebut, belum optimal untuk menyejahterakan rakyatnya. “Indonesia itu negara potensi, hanya potensi saja. Padahal sejak 25 tahun yang lalu, CBD dimulai, Indonesia mencorong dengan negara mega biodiversity. Tapi sudah 25 tahun berlalu, kita tidak bisa memberi keyakinan bahwa potensi ini perlu diwujudkan,” kata Anggota Dewan Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia KEHATI, Setijati D Sastrapradja dalam Diskusi Pakar Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia KEHATI, di Jakarta, Kamis 25/09/2014. Setijati melihat pemerintah kurang bisa mengkoordinasikan lembaga pemerintah dan berbagai elemen yang terkait untuk pemberdayaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. “Kita mendorong pemerintah. Kalau kita sebagai rakyat mengambil sebagian peran pemerintah. Kalau kita bisa mengayomi sumber-sumber penelitian, akademisi, maka pemanfaatan keanekaragaman hayati akan luar biasa,” katanya. Mantan Direktur Eksekutif KEHATI itu mengatakan perlu lima aspek untuk mewujudkan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yaitu kepedulian concern sebagai negara mega biodiversity, percaya diri confidence bahwa sumber daya hayati merupakan potensi ekonomi besar bangsa, memiliki kompetensi competence untuk mewujudkannya, komitmen commitment dari semua pihak, dan keberanian courage dalam mengambil keputusan. Sedangkan Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang mengatakan Indonesia mempunyai sekitar spesies yang bermanfaat untuk pengobatan. “Dari spesies itu, baru sebagian kecil yang bisa diidentifikasi,” katanya. Akan tetapi dia merasakan pemerintah kurang memperhatikan industri jamu ini, padahal potensi industri jamu ditaksir mencapai Rp50 triliun, tetapi saat ini baru mencapai Rp16 triliun yang melibatkan sekitar 6 juta orang. Untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati, Charles mengatakan perlu kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pengusaha. “Perlu kebersamaan antara pengusaha, peneliti dan pemerintah. Pemerintah tahu tempat-tempat yang musti dibina. Peneliti tahu bagaimana supaya mutu produk dari spesies lebih bagus. Pengusaha tahu bagaimana nilai plus supaya dapat keuntungan untuk mengembangkan pasar. Pemerintah harus dapat mengakomodasi diantara pengusaha dengan peneliti itu,” kata Presiden Direktur Perusahaan Jamu Nyonya Meneer itu. “Industri jamu itu berkembang, tidak terpengaruh oleh depresiasi. Ini milik kita sendiri. Kita takutnya, lahannya dikuasai oleh asing. Sudah ada contohnya, di Makassar, daun kuning sudah dikuasai oleh Malaysia, karena mereka mengetahui untuk pengobatan liver,” katanya. Peneliti Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Jawa Timur, Achmad Subagio mengatakan kendala dalam pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain dari budaya atau persepsi masyarakat, teknologi, akses pasar, finansial dan kebijakan pemerintah. Dia juga menyoroti masalah koordinasi antar sektor untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati ini. Subagio sendiri telah lama melakukan penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dari singkong menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi seperti mie, nasi, bubur dan sebagainya. Peningkatan nilai tambah produk singkong ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong. Sedangkan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Bali, PK Diah Kencana merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam setelah bertahun-tahun berusaha mengembangkan bambu tabah, bambu endemik Tabanan, Bali yang hampir punah. Dari hasil penelitiannya, bambu tabah berguna sebagai tanaman konservasi di lahan kritis, dan bambu mudanya atau rebung mempunyai nilai ekonomis untuk dijual. Dari hasilnya mengolah bambu bersama masyarakat sekitar, tanaman lokal tersebut mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Sementara Direktur LSM Gita Pertiwi, Rossana Dewi telah lebih dari 20 tahun meneliti dan mengembangkan kacang koro yang berpotensi besar menggantikan peran kedelai. “Kita perlu perjuanan besar untuk mengenalkan koro, karena kacang ini identik dengan masyarakat miskin. Padahal potensi sangat besar. Koro bisa digunakan untuk diet penderita diabetes. Bahkan proteinnya lebih tinggi dari daging sapi,” katanya. Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif KEHATI, MS Sembiring mengatakan KEHATI mencoba mengambil peran sebagai fasilitator yang mempertemukan semua pihak dalam mengembangkan, memanfaatkan dan memberi nilai tambah dari keanekaragaman hayati dan sumber daya genetis Indonesia. Untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan pengusaha, KEHATI menggelar acara Diskusi Pakar yang mempertemukan ahli dalam bidang usaha tani, inovasi teknologi, dan pelaku di tingkat petani. Artikel yang diterbitkan oleh